Oleh : Fikri Aziz, S.E., Ak., CFP^®, CA, ASEAN CPA
Ketua Umum Yayasan Ali bin Abi Thalib Surabaya)

Perekonomian global kontemporer berada di bawah dominasi sistem kapitalisme yang telah mendarah daging dalam struktur akuntansi konvensional. Akuntansi, yang sering dianggap sebagai bahasa bisnis yang netral dan teknis, sebenarnya membawa muatan ideologis yang sangat kuat, yakni sekularisme yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai ketuhanan. Dalam konteks ini, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, seorang pakar akuntansi syariah dan mantan Rektor Universitas Tazkia Bogor, mengusulkan sebuah diskursus kritis mengenai perlunya rekonstruksi paradigma akuntansi Islam sebagai instrumen perlawanan terhadap hegemoni sekularisasi. Tulisan ini akan mengupas tuntas framework akuntansi Islam, tantangan sekularisasi, dan strategi pembangunan kekuatan ekonomi umat berdasarkan pandangan dan penelitian beliau.   

Krisis Epistemologis dan Narasi Sekularisasi Akuntansi

Akar dari persoalan ekonomi umat Islam saat ini adalah ketergantungan pada sistem akuntansi yang berakar pada pandangan dunia Barat yang sekuler. Model akuntansi Anglo-American, yang menjadi standar global melalui IFRS (International Financial Reporting Standards), dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor dan kreditor dalam memaksimalkan keuntungan. Dalam model ini, informasi mengenai dampak sosial, kewajiban moral kepada Tuhan, dan keadilan distribusi sering kali diabaikan karena dianggap tidak memiliki relevansi material bagi pengambilan keputusan ekonomi yang rasional-individualistik.   

Prof. Dr. Murniati Mukhlisin menyoroti bahwa pemisahan antara agama dan ekonomi ini merupakan bentuk interupsi terhadap relevansi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang bersifat universal (shâlih li kulli zamân wa makân). Meskipun Al-Qur’an memberikan panduan yang jelas mengenai keadilan, transparansi, dan larangan riba, praktik ekonomi modern sering kali mengesampingkan nilai-nilai tersebut demi mengikuti logika pasar yang sekuler. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis pencatatan, melainkan masalah kedaulatan intelektual dan spiritual.   

Kritik terhadap sekularisasi ini diperkuat dengan fakta sejarah bahwa institusi ekonomi Islam pernah memimpin peradaban dunia sebelum akhirnya dilemahkan selama periode kolonialisme. Pada masa kolonial, sistem ekonomi Barat dipaksakan untuk menggantikan institusi Islam, sehingga performa ekonomi umat menjadi redup dan kehilangan jati dirinya. Upaya membangun kembali akuntansi Islam saat ini adalah upaya untuk merebut kembali kedaulatan tersebut melalui penguatan landasan filosofis yang bersumber dari wahyu.   

Kegagalan Model Sekuler: Pelajaran dari Kasus Sudan

Salah satu argumen kuat yang diajukan dalam pemikiran Prof. Dr. Murniati Mukhlisin adalah ketidakefektifan model ekonomi sekuler dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan di negara Muslim. Kasus Sudan pada tahun 2021 menjadi bukti empiris yang penting; ketika Sudan beralih dari sistem yang mencoba menerapkan prinsip Islam menuju sistem sekuler, negara tersebut justru mengalami kegagalan dalam memerangi inflasi dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sekularisasi bukan solusi bagi krisis ekonomi, melainkan sering kali memperburuk keadaan karena menghilangkan landasan moral dan sosial yang kohesif dalam masyarakat.   

Pelajaran dari Sudan mengonfirmasi bahwa bagi negara-negara Muslim, mengadopsi sistem ekonomi sekuler tanpa memedulikan nilai-nilai lokal dan religius hanya akan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, membangun ekonomi syariah bukan sekadar pilihan ideologis, melainkan kebutuhan praktis untuk mencapai kesejahteraan yang substantif atau falah.   

Framework Akuntansi Islam: Integrasi Tauhid dan Akuntabilitas

Untuk melawan arus sekularisasi, diperlukan sebuah kerangka kerja (framework) akuntansi yang tidak hanya meniru model konvensional. Akuntansi Islam dalam pandangan Prof. Dr. Murniati Mukhlisin adalah proses yang memastikan entitas beroperasi dalam batas-batas syariah dan mewujudkan tujuan sosial-ekonomi. Framework ini dibangun di atas lima nilai universal: Tauhid (Keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintahan), dan Ma’ad (Hasil).   

Konsep Triple Accountability

Pilar utama dari framework akuntansi Islam adalah perluasan konsep akuntabilitas. Jika akuntansi konvensional hanya mengenal akuntabilitas kepada pemilik modal (investor), akuntansi Islam memperkenalkan Triple Accountability :   

1. Akuntabilitas Vertikal kepada Allah SWT: Ini adalah kesadaran bahwa manusia hanyalah pemegang amanah atas harta yang dimiliki Tuhan. Setiap pencatatan keuangan adalah bentuk kesaksian (shahada) yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini menciptakan kontrol internal yang lebih kuat daripada sekadar audit eksternal manusia.   
2. Akuntabilitas Lateral kepada Pemangku Kepentingan (Stakeholders): Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur dan adil kepada karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis tanpa adanya penipuan (gharar) atau eksploitasi.   
3. Akuntabilitas Downward kepada Masyarakat dan Lingkungan: Ini mencakup tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta tanggung jawab ekologis melalui konsep “Zero Waste Accounting” untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selaras dengan Maqasid al-Shari’ah.   

Perbandingan Kerangka Kerja	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Islam
Dasar Epistemologi	Positivisme dan Rasionalisme Manusia	Wahyu (Al-Qur’an & Sunnah) dan Ijtihad
Sifat Informasi	Materialistik dan Moneter	Moneter dan Non-Moneter (Spiritual/Sosial)
Kriteria Keberhasilan	Maksimalisasi Laba (Profit)	Kesejahteraan Dunia dan Akhirat (Falah)
Batasan Operasional	Legalitas Formal Negara	Kepatuhan Syariah (No Riba, No Gharar)
Tanggung Jawab Sosial	Bersifat Sukarela (CSR)	Kewajiban Keagamaan (Zakat & Wakaf)

Akuntansi sebagai Instrumen Maqasid al-Shari’ah

Dalam pandangan Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, standar pelaporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya mencapai Maqasid al-Shari’ah (tujuan-tujuan syariah). Standar yang ada saat ini sering kali dikritik karena hanya fokus pada terminologi teknis tanpa menyentuh substansi keadilan ekonomi. Akuntansi Islam yang ideal harus mampu melaporkan kontribusi entitas terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menuntut adanya harmonisasi standar syariah global yang dipimpin oleh organisasi seperti AAOIFI untuk memastikan konsistensi dan transparansi di seluruh dunia.   

Politik Ekonomi dalam Standar Akuntansi Global

Prof. Dr. Murniati Mukhlisin memperkenalkan perspektif “Politik Ekonomi Akuntansi Islam” untuk mengkritisi proses penyusunan standar akuntansi global. Ia berpendapat bahwa standar akuntansi tidak lahir di ruang hampa, melainkan merupakan produk dari interaksi antara kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi dominan. Saat ini, penyusunan standar global cenderung mengabaikan keunikan kebutuhan negara-negara Muslim dan karakteristik transaksi syariah.   

Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh pasif dalam menerima standar internasional. Diperlukan upaya untuk membangun standar yang mencerminkan logika ekonomi Islam yang substantif, bukan sekadar pelengkap sistem neoliberal. Di Indonesia, peran Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menyusun PSAK Syariah merupakan langkah penting, namun tetap diperlukan pengawasan kritis agar standar tersebut tidak terjebak pada formalitas belaka sementara substansi syariahnya (seperti larangan riba dan keadilan distribusi) terabaikan.   

Tantangan “Lip Service” dalam Institusi Syariah

Kritik tajam lainnya yang sering muncul dalam literatur Prof. Dr. Murniati Mukhlisin adalah mengenai performa institusi keuangan Islam yang dianggap sebagian pihak hanya memberikan “lip service”. Kritikus menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional selain dalam terminologi teknis. Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin mendorong agar institusi Islam melakukan transformasi mendalam pada sistem akuntansi dan tata kelolanya agar benar-benar selaras dengan Maqasid al-Shari’ah. Hal ini mencakup transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar mendukung sektor riil dan usaha produktif umat.   

Membangun Kekuatan Ekonomi Umat: Strategi Perlawanan

Perlawanan terhadap sekularisasi tidak akan berhasil tanpa adanya kekuatan ekonomi yang nyata. Umat Islam harus beralih dari posisi konsumen menjadi produsen dan pengendali ekonomi. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin merujuk pada keteladanan Rasulullah ﷺ yang mendirikan Pasar Islam di Madinah untuk memutus ketergantungan pada pasar yang didominasi oleh praktik curang dan riba. Semangat “Pasar Madinah” ini harus dihidupkan kembali dalam bentuk penguatan industri halal dan lembaga keuangan syariah modern.   

Integrasi Industri Halal dan Akuntansi Syariah

Salah satu kesenjangan besar yang diidentifikasi oleh Prof. Dr. Murniati Mukhlisin adalah rendahnya adopsi praktik akuntansi syariah di tengah pesatnya pertumbuhan industri halal dunia. Di negara-negara dengan Muslim minoritas seperti Thailand, industri halal berkembang pesat dari sisi produksi, namun pelaporan keuangan dan sumber pembiayaannya sering kali masih menggunakan sistem konvensional. Hal ini menimbulkan risiko terhadap integritas halal secara keseluruhan.   

Untuk itu, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin menekankan bahwa sertifikasi halal tidak boleh hanya berhenti pada aspek bahan baku dan proses produksi, tetapi juga harus mencakup aspek keuangan dan akuntansi. Perusahaan yang mengaku halal harus mampu membuktikan melalui audit syariah bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi ribawi dan mengelola asetnya sesuai prinsip keadilan.   

Optimalisasi Dana Zakat dan Wakaf Produktif

Kekuatan ekonomi umat juga terletak pada instrumen keuangan sosial Islam. Penggunaan teknologi seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) telah terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat daerah, seperti di BAZNAS Kabupaten Bogor. Dengan akuntansi yang transparan, kepercayaan publik meningkat, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat dialokasikan lebih luas untuk program pemberdayaan ekonomi dan jaminan sosial.   

Wakaf tunai juga dipandang sebagai instrumen pembiayaan strategis bagi usaha produktif umat. Dengan mengumpulkan dana kecil dari banyak orang (pooling fund), umat dapat membangun pabrik, rumah sakit, atau lembaga pendidikan tanpa harus bergantung pada utang luar negeri yang sering kali menjadi alat politik dan ekonomi negara-negara donor. Ini adalah esensi dari kemandirian ekonomi yang diperjuangkan dalam paradigma Islam.   

Instrumen Ekonomi Umat	Fungsi Strategis dalam Perlawanan	Dampak yang Diharapkan
Zakat	Redistribusi kekayaan secara adil	Pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial
Wakaf Tunai	Pembiayaan aset produktif mandiri	Kemandirian infrastruktur ekonomi umat
Fintech Syariah	Inklusi keuangan bagi kelompok rentan	Memutus rantai rentenir dan riba di akar rumput
Sakinah Finance	Literasi keuangan syariah keluarga	Ketahanan ekonomi dari unit terkecil masyarakat

Peran Literasi dan Perencanaan Keuangan Syariah

Transformasi ekonomi umat harus dimulai dari kesadaran individu dan keluarga. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin melalui program “Sakinah Finance” aktif memberikan edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah. Literasi ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yakni sekitar 43% meskipun mayoritas penduduk beragama Islam. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat rentan terjebak dalam sistem keuangan sekuler yang eksploitatif.   

Madam Ani (sapaan akrab beliau) mengajak setiap keluarga Muslim untuk melakukan “Audit Syariah” secara mandiri di rumah tangga mereka. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap sumber pendapatan (apakah sudah benar-benar halal dan bersih dari syubhat) serta pengelolaan pengeluaran yang tidak berlebihan. Jika setiap keluarga Muslim memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan patuh syariah, maka kekuatan ekonomi umat secara kolektif akan terbangun dengan sendirinya sebagai fondasi peradaban baru.   

Pentingnya Sertifikasi Profesional (CFP/IFP)

Sebagai pemegang gelar CFP (Certified Financial Planner) dan IFP (Islamic Financial Planner), Prof. Dr. Murniati Mukhlisin menekankan bahwa umat Islam membutuhkan lebih banyak tenaga ahli profesional yang memahami teknis keuangan modern sekaligus memiliki pemahaman syariah yang mendalam. Inovasi global dalam manajemen keuangan harus dikuasai oleh umat Islam agar tidak ketinggalan zaman, namun penguasaan ilmu tersebut harus dikendalikan oleh nilai-nilai Islam. Pendidikan dan pelatihan manajemen menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing umat di kancah internasional.   

Masa Depan Akuntansi Islam: Teknologi dan Inovasi

Menghadapi era digital, akuntansi Islam harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin mencatat bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah transparansi dan keamanan data dalam pengelolaan wakaf dan zakat. Dengan sistem yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (immutable), potensi manipulasi dana dapat diminimalisir, sehingga akuntabilitas vertikal dan lateral dapat terjamin lebih baik.   

Selain itu, tantangan masa depan mencakup pengembangan model akuntansi bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Akuntansi Islam harus bersifat inklusif dan mampu memberikan rekomendasi bisnis yang sesuai dengan karakteristik fisik dan sosial setiap individu, sehingga keadilan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.   

Sintesis dan Rekomendasi Strategis

Akuntansi Islam bukan sekadar teknik pencatatan transaksi yang bebas bunga, melainkan sebuah gerakan intelektual dan praktis untuk mengembalikan ketuhanan dalam setiap tarikan napas ekonomi manusia. Narasi sekularisasi akuntansi yang selama ini mendominasi harus dilawan dengan membangun kekuatan ekonomi umat yang mandiri, transparan, dan berlandaskan pada Maqasid al-Shari’ah.

Untuk mencapai kedaulatan ekonomi tersebut, beberapa langkah strategis direkomendasikan bagi umat Islam dan para pemangku kepentingan:

1. Penguatan Basis Epistemologi: Peneliti dan akademisi Muslim harus terus mengembangkan teori akuntansi yang menggabungkan khazanah Islam (seperti pemikiran Ibnu Khaldun atau Al-Ghazali) dengan metodologi penelitian modern untuk menciptakan standar yang relevan dan solutif.   
2. Akselerasi Literasi Keuangan Syariah: Diperlukan gerakan nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, mulai dari tingkat keluarga hingga profesional, guna menciptakan pasar yang sadar syariah.   
3. Integrasi Rantai Pasok Halal (Halal Value Chain): Memastikan bahwa seluruh proses dalam industri halal, mulai dari pembiayaan, produksi, hingga pelaporan keuangan, dilakukan sesuai prinsip syariah agar integritas halal terjaga secara utuh.   
4. Reformasi Institusi Keuangan Sosial: Menggunakan teknologi digital untuk mengelola zakat dan wakaf secara produktif dan transparan, sehingga dana umat dapat menjadi mesin utama pembangunan ekonomi yang berdaulat.   
5. Penciptaan Standar Akuntansi yang Substantif: Mendorong regulator (seperti IAI dan AAOIFI) untuk menyusun standar yang lebih menekankan pada pencapaian Maqasid al-Shari’ah daripada sekadar penyesuaian terminologi dari standar konvensional.   

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi syariah tidak akan lagi dipandang sebagai sekadar alternatif pelengkap, melainkan sebagai sistem hidup yang adil, tangguh, dan berkah yang mampu memimpin peradaban dunia di masa depan. Perjuangan membangun ekonomi syariah adalah panggilan zaman yang menuntut pengabdian total dari seluruh elemen umat Islam guna mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh alam.