Rupiah, Geopolitik, dan Kedaulatan (1/4)
Oleh Fikri Aziz, S.E., Ak., CFP®, CA, ASEAN CPA
(Ketua Umum Yayasan Ali bin Abi Thalib Surabaya dan Mahasiswa S2 Akuntansi Syariah Universitas Tazkia Bogor)
Nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 18.200 per dollar AS belakangan ini membuat banyak orang cemas. Kecemasan itu makin terasa ketika beredar berbagai kabar dan selebaran provokatif yang memperkeruh suasana.
Namun jika kita mau melihat lebih jernih, apa yang terjadi saat ini sebenarnya adalah bagian dari pergeseran keseimbangan global yang lebih besar. Indonesia sedang melewati ujian kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik.
Untuk menghadapinya dengan tenang, kita perlu memahami bagaimana ekonomi, diplomasi, dan pengelolaan rasa cemas berjalan beriringan.
Melemahnya rupiah bukan berarti fondasi ekonomi kita sedang runtuh. Ini lebih merupakan pantulan dari gejolak di luar negeri. Ketegangan geopolitik global, terutama di Timur Tengah, membuat para pemilik modal dunia memindahkan aset mereka ke tempat yang mereka anggap lebih aman.
Akibatnya, modal asing mengalir keluar dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan ini diperparah oleh musim repatriasi dividen pasca-RUPS, di mana banyak perusahaan membutuhkan dollar AS dalam jumlah besar sekaligus.
Belum lagi, surplus perdagangan kita menyusut dan harga minyak dunia sempat melonjak hingga 96 dollar AS per barel, yang ikut membebani neraca transaksi berjalan kita.
Dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari, terutama lewat potensi kenaikan harga barang-barang yang bahan bakunya masih diimpor. Kita perlu berempati kepada saudara-saudara kita yang menanggung beban ini paling berat.
Pemerintah terus berupaya menahan laju inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga, dan fondasi ekonomi kita sebenarnya masih cukup kuat untuk bertahan.
Di panggung dunia, Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif—tidak memihak satu kekuatan besar secara penuh, melainkan menjaga keseimbangan demi kepentingan nasional.
Keseimbangan inilah yang kini sedang diuji.
Dalam urusan energi, Presiden Prabowo Subianto mengamankan pasokan minyak mentah dari Rusia sebesar 150 juta barel dengan harga sekitar 59 dollar AS per barel, jauh di bawah harga pasar.
Kebijakan ini dipayungi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026, dengan Lemigas dan Pertamina sebagai importir resmi, agar pasokan energi dalam negeri tetap aman dan terjangkau.
Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat melalui kesepakatan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (MDCP), yang mencakup modernisasi militer, pelatihan perwira TNI, dan latihan bersama—tanpa mengikat kita pada pakta militer otomatis yang bisa menggerus kedaulatan.
Langkah timbal-balik inilah yang terkadang memicu reaksi pasar keuangan global, namun itu adalah harga dari kemandirian yang kita pilih.
Ketika tekanan ekonomi berpadu dengan banjir informasi yang tidak jelas kebenarannya, rasa cemas masyarakat mudah tersulut. Pamflet-pamflet provokatif yang beredar memanfaatkan kerentanan ini. Maka, komunikasi yang jujur dan menenangkan menjadi sangat penting.
Kita perlu mengakui bahwa situasi ini memang berat bagi sebagian orang, sambil tetap menjaga ketenangan bersama.
Caranya sederhana: saring informasi sebelum menerimanya, jangan terburu-buru menyebarkan berita yang memancing amarah, dan selalu periksa kebenaran kabar melalui sumber resmi. Sikap kritis terhadap informasi adalah tameng paling ampuh di tengah badai rumor.
Fluktuasi rupiah dan perdebatan geopolitik adalah ujian yang wajar dihadapi oleh bangsa yang berdaulat. Dengan memahami bahwa setiap langkah diplomasi energi dan pertahanan diambil demi masa depan bangsa, kita punya alasan yang kuat untuk tetap optimis.
Kekuatan kita yang sesungguhnya terletak pada solidaritas sosial, pikiran yang kritis, dan empati kepada sesama. Dengan ketenangan dan rasa saling percaya, kita bisa melewati gejolak ini bersama-sama.
